MAKALAH PKN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara yang demokratis tentunya mempunyai elemen, seperti

masyarakat. Negara memiliki hak dan kewajiban bagi warga negaranya begitu pula dengan

warga negara juga memiliki hak dan kewajiban terhadap Negaranya. Hak dan kewajiban

merupakan suatu hal yang terikat satu sama lain, sehingga dalam praktiknya harus dijalankan

dengan seimbang. Hak adalah suatu yang melekat pada setiap manusia yang menjadi milik kita

sebagai anugerah dari Tuhan, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan

atau dilaksanakan oleh masing-masing individu sehingga bisa mendapatkan haknya secara fisik.

Jika hak dan kewajibanhanya dijalankan salah satu saja, maka akan terjadi ketidakseimbangan

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Hak dan kewajiban warga negara telah diatur dalam UUD 1945. Tetapi, masih banyak

terjadi permasalahan dalam hal pelaksanaan maupun penerapan hak dan kewajiban di lingkup

masyarakat Indonesia. Sejatinya, kita sering menuntut hak namun melupakan kewajiban yang

harusnya dijalani. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang bermoral harus menegakkan hak

dan kewajiban secara seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, rasa keadilan akan

lebih terasa di dalam kehidupan ini.



B.   Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini, sebagai berikut:

1.      Apa pengertian hak, kewajiban dan warga negara?

2.      Bagaimana keterkaitan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara?

3.      Apa hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang telah diatur dalam UUD 1945?

4.      Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara di Indonesia?



C.   Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dalam makalah ini agar dapat memahami pembahasan dari rumusan

masalah dalam makalah ini. Adapun tujuan penulisan makalah, sebagai berikut:

1.      Memahami pengertian dari hak, kewajiban, dan warga negara.

2.      Memahami keterkaitan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara.

3.      Mengetahui bagaimana hak dan kewajiban seorang warga negaraIndonesia diatur dalam

UUD 1945 dan peraturan perundangan lainnya.

4.      Mengetahui tentang pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara Indonesia.





BAB II

PEMBAHASAN



A. Pengertian hak,kewajiban dan warga negara

Hak adalah segala sesuatu yang mmemang harus didapatkan (mutlak) oleh setiap manusia sejak

ia diciptakan dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri.

Menurut Prof. Dr. Notonagoromendefinisikannya sebagai berikut: “Hak adalah kuasa untuk

menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak

tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara

paksa olehnya.

Menurut Sudikno Hak dibagi menjadi dua yaitu:

a.       Hak Absolut (absolute rechten, onpersoonlijke rechten).Hak absolut adalah hubungan

hukum antara subyek hukum dengan obyek hukum yang menimbulkan kewajiban pada setiap

orang lain untuk menghormati hubungan hukum itu. Hak absolut memberi wewenang bagi

pemegangnya untuk berbuat atau tidak berbuat, yang pada dasarnya dapat dilaksanakan terhadap

siapa saja dan melibatkan setiap orang. Isi hak absolut ini ditentukan oleh kewenangan

pemegang hak. Kalau ada hak absolut pada seseorang maka ada kewajiban bagi setiap orang lain

untuk menghormati dan menanggungnya. Pada hak absolut pihak ketiga berkepentingan untuk

mengetahui eksistensinya sehingga memerlukan publisitas. Hak absolut terdiri dari hak absolut

yang bersifat kebendaan dan hak absolut yang tidak bersifat kebendaan. Hak absolut yang

bersifat kebendaan meliputi hak kenikmatan (hak milik, hak guna bangunan dan sebagainya) dan

hak jaminan.

b.      Hak Relatif (nisbi, relative rechten, persoonlijke rechten).Hak relatif adalah hubungan

subyek hukum dengan subyek hukum tertentu lain dengan perantaraan benda yang menimbulkan

kewajiban pada subyek hukum lain tersebut. Hak relatif adalah hak yang berisi wewenang untuk

menuntut hak yang hanya dimiliki seseorang terhadap orang-orang tertentu. Jadi hanya berlaku

bagi orang-orang tertentu; (kreditur dan debitur tertentu).

Menurut Soerjono Soekanto:



a.       Hak searah atau relatif, muncul dalam hukum perikatan atau perjanjian. Misal hak menagih

atau melunasi prestasi.

b.      Hak jamak arah atau absolut, terdiri dari :

c.      Hak dalam HTN (Hukum Tata Negara) pada penguasa menagih pajak, pada warga hak

asasi

 Hak kepribadian, hak atas kehidupan, hak tubuh, hak kehormatan dan kebebasan;

d.    Hak kekeluargaan, hak suami istri, hak orang tua, hak anak

e.      Hak atas objek imateriel, hak cipta, merek dan paten.



Kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau

diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya

dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan (Prof. Dr. Notonagoro). Sedangkan

Kewajiban adalah Sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Pengertian kewajiban lainnya adalah:

a.    Kewajiban mutlak, tertuju kepada diri sendiri maka tidak berpasangan dengan hak dan

melibatkan hak di pihak lain

b.   Kewajiban publik, dalam hukum publik ialah wajib mematuhi hak publik dan kewajiban

perdata timbul dari perjanjian berkoperasi dengan hak perdata

c.    Kewajiban positif, menghendaki dilakukan sesuatu dan kewajiban negatif, tidak melakukan

sesuatu

d.   Kewajiban universal atau umum ditujukan ke semua warga negara atau umum , ditujukan

kepada golongan tertentu dan kewajiban khusus, timbul dari bidang hukum tertentu, perjanjian;

e.    Kewajiban primer, tidak timbul dari perbuatan ,melawan hukum, misal kewajiban untuk

tidak mencemarkan nama baik dan kewajiban yang bersifat memberi sanksi, timbul dari

perbuatan melawan hukum misal membayar kerugian dalam hukum perdata.



Warga Negara adalah penduduk yang sepenuhnya dapat diatur oleh Pemerintah Negara

tersebut dan mengakui Pemerintahnya sendiri. Adapun pengertian penduduk menurut Kansil

adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan negara

yang bersangkutan, diperkenankan mempunyai tempat tinggal pokok (domisili) dalam wilayah

negara itu.

Menurut Koerniatmanto S, warga negara merupakan anggota negara yang mempunyai

kedudukan khusus terhadap negaranya, mempunyai hubungan hak & kewajiban yang bersifat

timbal-balik terhadap negaranya.

Menurut A.S. Hikam, mengungkapka bahwa warga negara merupakan terjemahan dari

“citizenship” yaitu merupakan anggota dari sebuah kelompok atau komunitas yang membentuk

negara itu sendiri. Menggunakan istilah tersebut menurutnya lebih pas & lebih berarti daripada

kawula negara yang artinya objek atau orang- orang yang dimiliki negara & mengabdi kepada

pemiliknya (Negara).

Menurut Wolhoff, mengatakan bahwa Kewarganegaraan merupakan keanggotaan dari suatu

bangsa tertentu yakni sejumlah manusia yang terikat dengn yang lainnya karna kesatuan bahasa

kehidupan sosial & budaya serta kesadaran nasionalnya. Kewarganegaraan ini memiliki

kemiripan dengan kebangsaan yang membedakannya ialah hak-hak untuk aktif dalam

perpolitikan. Dan ada kemungkinan untuk memiliki kebangsaan tanpa menjadi seorang warga

negara Sebagai contoh secara hukum berpartisispasi dalam politik. Juga dimungkinkan untuk

memiliki hak politik tanpa menjadi anggota bangsa dari suatu negara.

Menurut Ko Swaw Sik ( 1957 ), mengungkapkan bahwa Kewarganegaraan merupakan ikatan

hukm antara Negara & seseorang. Dan ikatan itu menjadi suatu “kontrak politis” antara Negara

yang mndapat status sebagai Negara yang berdaulat & diakui karena memliki tata Negara.

Kewarganegaraan juga merupakan bagian dari konsep kewargaan. Dan didalam pengertian ini,

warga suatu kota atau kapubaten disebut juga sebagai warga kota atau warga kabupaten, karena

keduanya juga merupakan satuan politik. Dalam otonomi daerah, kewargaan ini menjadi penting,

karena msing-masing satuan politik akn memberikan hak (biasanya sosial) yang berbeda-beda

bagi warganya.



B. keterkaitan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara

Tidak akan ada negara tanpa warga negara. Warga negara merupakan unsur terpenting dalam hal

terbentuknya negara. Warga negara dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak bisa

dipisahkan. Keduanya saling berkaitan dan memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang

berupa hubungan timbal balik. Warga negara mempunyai kewajiban untuk menjaga nama baik

negara dan membelanya. Sedangkan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan

mensejahterakan kehidupan warga negaranya. Sementara untuk hak, warga negara memiliki hak

untuk mendapatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak dari negara, sedangkan negara

memiliki hak untuk mendapatkan pembelaan dan penjagaan nama baik dari warga negaranya. 



Dapat disimpulkan bahwa hak negara merupakan kewajiban warga negara dan sebaliknya

kewajiban negara merupakan hak warga negara. Selain itu, tentunya kita sebagai warga negara

Indonesia yang baik, memiliki banyak kewajiban yang harus kita laksanakan untuk negara.

Diantaranya yang terpenting adalah mematuhi hukum-hukum yang berlaku. Negara membuat

suatu peraturan dan hukum, pasti bertujuan yang baik untuk kelangsungan hidup dan tertatanya

suatu negara. Hukum di Indonesia jika diklasifikasikan menurut wujudnya ada 2, yaitu Hukum

tertulis (UUD, UU, Perpu, PP) dan Hukum tidak tertulis (Inpres, Kepres). Dengan hak dan

kewajiban yang sama setiap orang Indonesia tanpa harus diperintah dapat berperan aktif dalam

melaksanakan bela negara.



Hubungan  negara dengan warga negara sangat erat kaitannya karena dalam hal ini dianggap

negara terbentuk karena adanya  masyarakat bentukan manusia. Fungsi negara adalah

menertibkan kekacauan yang terjadi di masyarakat. Walaupun negara merupakan bentukan dari

masyarakat, namun kedudukan negara merupakan penyelenggara ketertiban dalam masyarakat

agar tidak terjadi konflik, pencurian, dan lain-lain.Permasalahan yang terjadi di dalam negara

bagi masyarakat mengenai hak dan kewajiban.Hal ini sangatlah penting karena dalam kaitannya

hak dan kewajiban yang dipegang dan diberikan seutuhnya kepada masyarakat biasanya terjadi

hal yang sangat tumpang tindih, yaitu tidak teratur adanya.



C. hak dan kewajiban seorang warga negaraIndonesia diatur dalam UUD 1945

Penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberlakuan HAM berupa

Amandemen UUD 1945, peninjauan TAP MPR, UU dan ketentuan perundang-undangan yang

lain. MPR telah melakukan amandemen UUD 1945 yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001,2002,

pasal-pasal yang terkait dengan HAM juga berkembang pada tiap-tiap amandemen nya. Berikut

akan disampaikan berkenaan dengan hak dan kewajiban warga negara.

Hak Warga Negara

1. Pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2)

2. Berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. (pasal 28)

3. Membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal

28B ayat 1)

4. Hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 28 B ayat 2)

5. Mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapat pendidikan dan

memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya (pasal 28 C ayat 1)

6. Memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun

masyarakat, bangsa dan negaranya (pasal 28C ayat 2)

7. Pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama

di hadapan hukum (pasal 28D ayat 1)

8. Bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja

(pasal 28D ayat 2)

9. Memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (pasal 28D ayat 3)

10. Status kewarganegaraan (pasal 28D ayat 3)

11. Memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran,

memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara

dan meninggalkan nya, serta berhak kembali (pasal 28E ayat 1)

12. Kebebasan meyakini kepercayaan , manyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati

nurani nya ( pasal 28E ayat 2)

13. Kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat ( pasal 28E ayat 3)



14. Berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan

lingkungan sosialnya, serta berhak mencari memperoleh, memiliki, menyimpan,

mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang

tersedia (pasal 28F)

15. Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah

kekuasaan nya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan

untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (pasal 28G ayat 1)

16. Bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan

berhak memperoleh suaka politik dari negara lain (pasal 28H ayat 1)

17. Hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup

yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (pasal 28H ayat 1)

18. Mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat

yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan (pasal 28H ayat2)

19. Jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secra utuh sebagai manusia

yang bermartabat ( pasal 28H ayat 3)

20. Mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara

sewenang wenang oleh siapapun (pasal 28H ayat 4)

21. Hidup, tidak disiksa, kemerdekaan pikiran dan hati nurani, beragama, tidak diperbudak,

diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku

surut (pasal 28 I ayat 1)

22. Bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan

perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu (pasal 28I ayat 2)

23. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan

zaman dan peradaban (pasal 28I ayat 3)

24. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (pasal 30 ayat 1)

25. Mendapat pendidikan (pasal 31 ayat 1)



Kewajiban Warga Negara

1. Menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (pasal 27 ayat 1)

2. Menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara (pasal 28J ayat 1)

3. Tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud

semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan

orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,

nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban, umum dalam suatu masyarakat demokratis

(pasal 28J ayat 2)

4. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (pasal 30 ayat 1)

5. Untuk pertahanan dan keamanan negara melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan

rakyat semesta (pasal 30 ayat 2)

6. Mengikuti pendidikan dasar (pasal 31 ayat2)

D. Pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara di Indonesia

Pelaksanaan hak asasi kewajiban manusia di indonesia mengalami pasang surut. Wacana

hak asasi manusia berkembang seiring dengan berkembangnya pelaranggan-pelaranggan HAM

yang semakin meningkat identitasnya maupun ragamnya. Pelnggaran itu dilakukan oleh negara

maupun warga negara, baik didalam maupun diluar negri.

Satu hal dapat dilakukan sebelum mengetahui benar apayang hendak dilakukan, untuk

melaksanakannya diperlukan pedoman, dan pelaksanaan bisa berjalan sesuai dengan harapan

maka perlu ada institusi yang mengawal pelaksanaan tersebut. Dengan demikian ada tiga hal

penting dalam pelaksanaan hak dan kewajiban ini.

Pertama, pancasila perlu dimengerti secara cepat dan benar baik dari pengertian, sejarah,

konsep, prinsip, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Tanpa mengerti hal-hal yang

mendasar ini sangat sulit pancasila untuk diamalkan. Selain dari pada itu, pancasila akan cepat

pudar dan dilupakan kembali. Kekutan akar pemahaman ini amat penting untuk memotong

batang, ranting, daun,dan buah yang tumbuh di atasnya. Banyak hal yang terjadi ketika

semangat untuk mengamalkan pancasila sangat tinggi namun didasari oleh pemahaman konsep

dasar yang kuat bukan hanya mudah memudar, namun juga kehilangan arah, seakan akan sudah



melaksanakan pancasila padahal yang dilaksanakan bukan pancasila, bahkan tentangan dengan

pancasila. Hal ini sangat mudah dilihat dalam praktek perekonomian dan perpolitikan indonesia

saat ini yang tanpa sadar sudah mengekor pada sistem kapitalis-neoliberalis dan perpolitikan

yang bernapaskan individu bukan kolektifis.

Kedua, pedoman pelaksanaan semestinya kita tidak perlu mencontoh apa yang sudah di

lakukan oleh pemerintah orde baru yang berusaha membuat pedoman penghayatan dan

pengamalan pancasila (P4). Pedoman ini sangat diperlukan, apa tujuannya dan bagai mana

strategi mempunyai tujuan tersebut. Maka ia tidak ada pedoman pelaksanaan, maka setiap orang

berusaha membuat pedoman sendiri-sendiri sehingga terjadi absurditas (kebingungan).

Banyaknya kelemahan yang terjadi pada pelaksanaan P4 perlu dievaluasi untuk di perbaiki.

Contoh kelemahan utama dalam pelaksanaan P4 adalah beberapa pedoman tersebut bersifat

kaku, tertutup dan doktriner, hanya pemerintah yang berhak menerjemahkan dan menafsirkan

pancasila. Shingga tidak ada ruang yang cukup untuk diskusi dan terbentuknya konsep-konsep

baru. Kelemahan tersebut harus diperbaiki tidak kemudian dibuang sama sekali.

Ketiga, perlunya lembaga yang bertugas mengawal pelaksanaan pancasila. Lembaga ini

bertugas antara lain memfasilitasi aktivitas-aktivitas yang berjuang untuk mensosialisasikan

pancasila. Membuka ruang-ruang dialog agar tumbuh kesadaran berpancasila baik kalangan elit

politik, pres, anggota legislatif, eksekutuif, yudikatif, dan masyarakat luas. Yang tidak kalah

penting adalah ikut memberi masukan kepada lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan

tugas dan membuat kewajiban serta ikut mengevaluasi setiap kebijakan yang dilakuakan agar

terjamin tidak bertentangan dengan pancasila.

Pelaksanaan hak kewajiban negara dan warga negara dalam negara pancasila adalah

sebagaimana yang tercantum dalam UUD1945 seperti tergambar dalam klarifikasi diatas. Namun

demikian, selain melihat klarifikasi tersebut perlu juga memahami konsep, prinsip dan nilai

pancasila dalam pelaksanaan hak asasi manusia.

Penjelasan dibawah ini akan memberikan gambaran tentang konsep, prinsip dan nilai

pancasila dalam kehidupan bernegara yang ditulis oleh lembaga pengkajian dan pengembangan

kehidupan bernegara (2005: 93-94)



a. Manusia adalah makhluk tuhan yang maha Esa, berperan sebagai pengelola

dan pemelihara alam secara seimbang dan serasi dalam keimanan dan

ketakwaan.



b. Pancasila memandang bahwa hak asasi dan kewajiban asasi manusia

bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, nilai budaya bangsa serta

pengalaman kehidupan politik nasional.

c. Hak asasi manusia meliputi hak hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan

diri, hak keadilan, hak kemerdekan, hak berkomunikasi, hak keamanan hak

kesejaheraan yang tidak boleh dirampas atau diabaikan oleh siapa pun.

d. Perumusan hak asasi manusia berdasarkan pancasila dilandaskan oleh

pemahaman bahwa kehidupan manusia tidak terlepas dari hubungan dengan

tuhan, sesama manusia, dan lingkungan.

e. Bangsa indonesia menyadari, mengakui, menghormati dan menjamin hak

asasi orang lain sebagai suatu kewajiban.

f. Negara kesatuan republik indonesia mempunyai hak asasi yang harus

dihormati dan ditaati oleh setiap orang/warga negara.

g. Bangsa dan negara indonesia sebagai anggota perserikatan bangsa-bangsa

mempunyai tanggung jawab dan kewajiban menghormati ketentuan Deklarasi

Universal Hak Asasi Mnusia tahun 1948 dengan semua instrumen yang

terkait, sepanjang tidak bertentangan dengan pancasila.



BAB III

PENUTUP



A.  Kesimpulan

Dari hasil makalah ini, tim penulis dapat menarik beberapa kesimpulan berkaitan dengan

Hak dan Kewajiban Warga Negara, di antaranya:

1.      Hak adalah sesuatu yang pantas dimiliki atau didapatkan sejak manusia dalam kandungan,

kewajiban adalah sesuatu yang harus, wajib dilakukan sebagai tuntutan manusia untuk

mendapatkan haknya, warga negara adalah penduduk yang tercatat secara hukum tinggal

menempati suatu negara serta taat dan tunduk kepada negara tersebut.

2.      Hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain karena

sebagai suatu ikatan yang sama -  sama harus dijalankan sekaligus didapatkan.

3.      Negara Indonesia mengatur hak dan kewajiban Warga Negaranya dalam pasal – pasal

UUD 1945 dari pasal 27 – 31, serta aturan pengembangannya ditetapkan dalam berbagai undang

– undang.

4.      Pelaksanaan hak dan kewajiban di Negara Indonesia masih belum maksimal serta perlu

diadakan pengertian serta pemahaman terus – menerus kepada masyarakat terkait pelaksanaan

hak dan kewajiban sebagai Warga Negara yang baik dan bermoral.

B. Saran

Dari kesimpulan yang didapat serta hasil makalah, tim penulis ingin menyampaikan

beberapa saran kepada beberapa pihak terkait dengan hak dan kewajiban Warga Negara

Indonesia, yaitu:

1.      Untuk para pemuda Indonesia, diharapkan pemuda Indonesia dapat semakin memiliki rasa

tanggung jawab serta sadar akan hak dan kewajibannya sebagai Warga Negara Indonesia,

sehingga ketika kelak memimpin Negara Indonesia para pemuda dapat memajukan Bangsa dan

Negara tanpa ada penyelewengan maupun pemenuhan hak pribadi saja tanpa memikirkan

keadaan masyarakat umum.



2.      Untuk pemerintah, diharapkan pemerintah masa kini dapat semakin menjadi contoh yang

baik sekaligus dapat mengambil kebijakan – kebijakan yang tepat guna meningkatkan kesadaran

masyarakat Indonesia akan hak dan kewajibannya sebagai Warga Negara Indonesia.

3.      Untuk masyarakat, diharapkan masyarakat dapat semakin aktif ambil bagian dalam

membangun kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh masyarakat sebagai Warga Negara

Indonesia yang baik.



DAFTAR PUSTAKA



Zubaidi Ahmad,2012.Pendidikan Kewarganegaraan.Yogyakarta.PENERBIT PARADIGMA

Ubaedillah,2014.Pancasila.Jakarta.PRENADAMEDIA GROUP

http://innarahmaani.blogspot.co.id/2014/03/hubungan-hak-dan-kewajiban-warga-negara.html

https://nurulhaj19.wordpress.com/hak-dan-kewajiban-warga-negara-indonesia/Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara yang demokratis tentunya mempunyai elemen, seperti

masyarakat. Negara memiliki hak dan kewajiban bagi warga negaranya begitu pula dengan

warga negara juga memiliki hak dan kewajiban terhadap Negaranya. Hak dan kewajiban

merupakan suatu hal yang terikat satu sama lain, sehingga dalam praktiknya harus dijalankan

dengan seimbang. Hak adalah suatu yang melekat pada setiap manusia yang menjadi milik kita

sebagai anugerah dari Tuhan, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan

atau dilaksanakan oleh masing-masing individu sehingga bisa mendapatkan haknya secara fisik.

Jika hak dan kewajibanhanya dijalankan salah satu saja, maka akan terjadi ketidakseimbangan

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Hak dan kewajiban warga negara telah diatur dalam UUD 1945. Tetapi, masih banyak

terjadi permasalahan dalam hal pelaksanaan maupun penerapan hak dan kewajiban di lingkup

masyarakat Indonesia. Sejatinya, kita sering menuntut hak namun melupakan kewajiban yang

harusnya dijalani. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang bermoral harus menegakkan hak

dan kewajiban secara seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, rasa keadilan akan

lebih terasa di dalam kehidupan ini.



B.   Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini, sebagai berikut:

1.      Apa pengertian hak, kewajiban dan warga negara?

2.      Bagaimana keterkaitan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara?

3.      Apa hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang telah diatur dalam UUD 1945?

4.      Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara di Indonesia?



C.   Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dalam makalah ini agar dapat memahami pembahasan dari rumusan

masalah dalam makalah ini. Adapun tujuan penulisan makalah, sebagai berikut:

1.      Memahami pengertian dari hak, kewajiban, dan warga negara.

2.      Memahami keterkaitan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara.

3.      Mengetahui bagaimana hak dan kewajiban seorang warga negaraIndonesia diatur dalam

UUD 1945 dan peraturan perundangan lainnya.

4.      Mengetahui tentang pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara Indonesia.





BAB II

PEMBAHASAN



A. Pengertian hak,kewajiban dan warga negara

Hak adalah segala sesuatu yang mmemang harus didapatkan (mutlak) oleh setiap manusia sejak

ia diciptakan dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri.

Menurut Prof. Dr. Notonagoromendefinisikannya sebagai berikut: “Hak adalah kuasa untuk

menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak

tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara

paksa olehnya.

Menurut Sudikno Hak dibagi menjadi dua yaitu:

a.       Hak Absolut (absolute rechten, onpersoonlijke rechten).Hak absolut adalah hubungan

hukum antara subyek hukum dengan obyek hukum yang menimbulkan kewajiban pada setiap

orang lain untuk menghormati hubungan hukum itu. Hak absolut memberi wewenang bagi

pemegangnya untuk berbuat atau tidak berbuat, yang pada dasarnya dapat dilaksanakan terhadap

siapa saja dan melibatkan setiap orang. Isi hak absolut ini ditentukan oleh kewenangan

pemegang hak. Kalau ada hak absolut pada seseorang maka ada kewajiban bagi setiap orang lain

untuk menghormati dan menanggungnya. Pada hak absolut pihak ketiga berkepentingan untuk

mengetahui eksistensinya sehingga memerlukan publisitas. Hak absolut terdiri dari hak absolut

yang bersifat kebendaan dan hak absolut yang tidak bersifat kebendaan. Hak absolut yang

bersifat kebendaan meliputi hak kenikmatan (hak milik, hak guna bangunan dan sebagainya) dan

hak jaminan.

b.      Hak Relatif (nisbi, relative rechten, persoonlijke rechten).Hak relatif adalah hubungan

subyek hukum dengan subyek hukum tertentu lain dengan perantaraan benda yang menimbulkan

kewajiban pada subyek hukum lain tersebut. Hak relatif adalah hak yang berisi wewenang untuk

menuntut hak yang hanya dimiliki seseorang terhadap orang-orang tertentu. Jadi hanya berlaku

bagi orang-orang tertentu; (kreditur dan debitur tertentu).

Menurut Soerjono Soekanto:



a.       Hak searah atau relatif, muncul dalam hukum perikatan atau perjanjian. Misal hak menagih

atau melunasi prestasi.

b.      Hak jamak arah atau absolut, terdiri dari :

c.      Hak dalam HTN (Hukum Tata Negara) pada penguasa menagih pajak, pada warga hak

asasi

 Hak kepribadian, hak atas kehidupan, hak tubuh, hak kehormatan dan kebebasan;

d.    Hak kekeluargaan, hak suami istri, hak orang tua, hak anak

e.      Hak atas objek imateriel, hak cipta, merek dan paten.



Kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau

diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya

dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan (Prof. Dr. Notonagoro). Sedangkan

Kewajiban adalah Sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Pengertian kewajiban lainnya adalah:

a.    Kewajiban mutlak, tertuju kepada diri sendiri maka tidak berpasangan dengan hak dan

melibatkan hak di pihak lain

b.   Kewajiban publik, dalam hukum publik ialah wajib mematuhi hak publik dan kewajiban

perdata timbul dari perjanjian berkoperasi dengan hak perdata

c.    Kewajiban positif, menghendaki dilakukan sesuatu dan kewajiban negatif, tidak melakukan

sesuatu

d.   Kewajiban universal atau umum ditujukan ke semua warga negara atau umum , ditujukan

kepada golongan tertentu dan kewajiban khusus, timbul dari bidang hukum tertentu, perjanjian;

e.    Kewajiban primer, tidak timbul dari perbuatan ,melawan hukum, misal kewajiban untuk

tidak mencemarkan nama baik dan kewajiban yang bersifat memberi sanksi, timbul dari

perbuatan melawan hukum misal membayar kerugian dalam hukum perdata.



Warga Negara adalah penduduk yang sepenuhnya dapat diatur oleh Pemerintah Negara

tersebut dan mengakui Pemerintahnya sendiri. Adapun pengertian penduduk menurut Kansil

adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan negara

yang bersangkutan, diperkenankan mempunyai tempat tinggal pokok (domisili) dalam wilayah

negara itu.

Menurut Koerniatmanto S, warga negara merupakan anggota negara yang mempunyai

kedudukan khusus terhadap negaranya, mempunyai hubungan hak & kewajiban yang bersifat

timbal-balik terhadap negaranya.

Menurut A.S. Hikam, mengungkapka bahwa warga negara merupakan terjemahan dari

“citizenship” yaitu merupakan anggota dari sebuah kelompok atau komunitas yang membentuk

negara itu sendiri. Menggunakan istilah tersebut menurutnya lebih pas & lebih berarti daripada

kawula negara yang artinya objek atau orang- orang yang dimiliki negara & mengabdi kepada

pemiliknya (Negara).

Menurut Wolhoff, mengatakan bahwa Kewarganegaraan merupakan keanggotaan dari suatu

bangsa tertentu yakni sejumlah manusia yang terikat dengn yang lainnya karna kesatuan bahasa

kehidupan sosial & budaya serta kesadaran nasionalnya. Kewarganegaraan ini memiliki

kemiripan dengan kebangsaan yang membedakannya ialah hak-hak untuk aktif dalam

perpolitikan. Dan ada kemungkinan untuk memiliki kebangsaan tanpa menjadi seorang warga

negara Sebagai contoh secara hukum berpartisispasi dalam politik. Juga dimungkinkan untuk

memiliki hak politik tanpa menjadi anggota bangsa dari suatu negara.

Menurut Ko Swaw Sik ( 1957 ), mengungkapkan bahwa Kewarganegaraan merupakan ikatan

hukm antara Negara & seseorang. Dan ikatan itu menjadi suatu “kontrak politis” antara Negara

yang mndapat status sebagai Negara yang berdaulat & diakui karena memliki tata Negara.

Kewarganegaraan juga merupakan bagian dari konsep kewargaan. Dan didalam pengertian ini,

warga suatu kota atau kapubaten disebut juga sebagai warga kota atau warga kabupaten, karena

keduanya juga merupakan satuan politik. Dalam otonomi daerah, kewargaan ini menjadi penting,

karena msing-masing satuan politik akn memberikan hak (biasanya sosial) yang berbeda-beda

bagi warganya.



B. keterkaitan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara

Tidak akan ada negara tanpa warga negara. Warga negara merupakan unsur terpenting dalam hal

terbentuknya negara. Warga negara dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak bisa

dipisahkan. Keduanya saling berkaitan dan memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang

berupa hubungan timbal balik. Warga negara mempunyai kewajiban untuk menjaga nama baik

negara dan membelanya. Sedangkan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan

mensejahterakan kehidupan warga negaranya. Sementara untuk hak, warga negara memiliki hak

untuk mendapatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak dari negara, sedangkan negara

memiliki hak untuk mendapatkan pembelaan dan penjagaan nama baik dari warga negaranya. 



Dapat disimpulkan bahwa hak negara merupakan kewajiban warga negara dan sebaliknya

kewajiban negara merupakan hak warga negara. Selain itu, tentunya kita sebagai warga negara

Indonesia yang baik, memiliki banyak kewajiban yang harus kita laksanakan untuk negara.

Diantaranya yang terpenting adalah mematuhi hukum-hukum yang berlaku. Negara membuat

suatu peraturan dan hukum, pasti bertujuan yang baik untuk kelangsungan hidup dan tertatanya

suatu negara. Hukum di Indonesia jika diklasifikasikan menurut wujudnya ada 2, yaitu Hukum

tertulis (UUD, UU, Perpu, PP) dan Hukum tidak tertulis (Inpres, Kepres). Dengan hak dan

kewajiban yang sama setiap orang Indonesia tanpa harus diperintah dapat berperan aktif dalam

melaksanakan bela negara.



Hubungan  negara dengan warga negara sangat erat kaitannya karena dalam hal ini dianggap

negara terbentuk karena adanya  masyarakat bentukan manusia. Fungsi negara adalah

menertibkan kekacauan yang terjadi di masyarakat. Walaupun negara merupakan bentukan dari

masyarakat, namun kedudukan negara merupakan penyelenggara ketertiban dalam masyarakat

agar tidak terjadi konflik, pencurian, dan lain-lain.Permasalahan yang terjadi di dalam negara

bagi masyarakat mengenai hak dan kewajiban.Hal ini sangatlah penting karena dalam kaitannya

hak dan kewajiban yang dipegang dan diberikan seutuhnya kepada masyarakat biasanya terjadi

hal yang sangat tumpang tindih, yaitu tidak teratur adanya.



C. hak dan kewajiban seorang warga negaraIndonesia diatur dalam UUD 1945

Penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberlakuan HAM berupa

Amandemen UUD 1945, peninjauan TAP MPR, UU dan ketentuan perundang-undangan yang

lain. MPR telah melakukan amandemen UUD 1945 yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001,2002,

pasal-pasal yang terkait dengan HAM juga berkembang pada tiap-tiap amandemen nya. Berikut

akan disampaikan berkenaan dengan hak dan kewajiban warga negara.

Hak Warga Negara

1. Pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2)

2. Berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. (pasal 28)

3. Membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal

28B ayat 1)

4. Hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 28 B ayat 2)

5. Mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapat pendidikan dan

memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya (pasal 28 C ayat 1)

6. Memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun

masyarakat, bangsa dan negaranya (pasal 28C ayat 2)

7. Pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama

di hadapan hukum (pasal 28D ayat 1)

8. Bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja

(pasal 28D ayat 2)

9. Memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (pasal 28D ayat 3)

10. Status kewarganegaraan (pasal 28D ayat 3)

11. Memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran,

memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara

dan meninggalkan nya, serta berhak kembali (pasal 28E ayat 1)

12. Kebebasan meyakini kepercayaan , manyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati

nurani nya ( pasal 28E ayat 2)

13. Kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat ( pasal 28E ayat 3)



14. Berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan

lingkungan sosialnya, serta berhak mencari memperoleh, memiliki, menyimpan,

mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang

tersedia (pasal 28F)

15. Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah

kekuasaan nya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan

untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (pasal 28G ayat 1)

16. Bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan

berhak memperoleh suaka politik dari negara lain (pasal 28H ayat 1)

17. Hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup

yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (pasal 28H ayat 1)

18. Mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat

yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan (pasal 28H ayat2)

19. Jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secra utuh sebagai manusia

yang bermartabat ( pasal 28H ayat 3)

20. Mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara

sewenang wenang oleh siapapun (pasal 28H ayat 4)

21. Hidup, tidak disiksa, kemerdekaan pikiran dan hati nurani, beragama, tidak diperbudak,

diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku

surut (pasal 28 I ayat 1)

22. Bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan

perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu (pasal 28I ayat 2)

23. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan

zaman dan peradaban (pasal 28I ayat 3)

24. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (pasal 30 ayat 1)

25. Mendapat pendidikan (pasal 31 ayat 1)



Kewajiban Warga Negara

1. Menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (pasal 27 ayat 1)

2. Menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara (pasal 28J ayat 1)

3. Tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud

semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan

orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,

nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban, umum dalam suatu masyarakat demokratis

(pasal 28J ayat 2)

4. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (pasal 30 ayat 1)

5. Untuk pertahanan dan keamanan negara melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan

rakyat semesta (pasal 30 ayat 2)

6. Mengikuti pendidikan dasar (pasal 31 ayat2)

D. Pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara di Indonesia

Pelaksanaan hak asasi kewajiban manusia di indonesia mengalami pasang surut. Wacana

hak asasi manusia berkembang seiring dengan berkembangnya pelaranggan-pelaranggan HAM

yang semakin meningkat identitasnya maupun ragamnya. Pelnggaran itu dilakukan oleh negara

maupun warga negara, baik didalam maupun diluar negri.

Satu hal dapat dilakukan sebelum mengetahui benar apayang hendak dilakukan, untuk

melaksanakannya diperlukan pedoman, dan pelaksanaan bisa berjalan sesuai dengan harapan

maka perlu ada institusi yang mengawal pelaksanaan tersebut. Dengan demikian ada tiga hal

penting dalam pelaksanaan hak dan kewajiban ini.

Pertama, pancasila perlu dimengerti secara cepat dan benar baik dari pengertian, sejarah,

konsep, prinsip, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Tanpa mengerti hal-hal yang

mendasar ini sangat sulit pancasila untuk diamalkan. Selain dari pada itu, pancasila akan cepat

pudar dan dilupakan kembali. Kekutan akar pemahaman ini amat penting untuk memotong

batang, ranting, daun,dan buah yang tumbuh di atasnya. Banyak hal yang terjadi ketika

semangat untuk mengamalkan pancasila sangat tinggi namun didasari oleh pemahaman konsep

dasar yang kuat bukan hanya mudah memudar, namun juga kehilangan arah, seakan akan sudah



melaksanakan pancasila padahal yang dilaksanakan bukan pancasila, bahkan tentangan dengan

pancasila. Hal ini sangat mudah dilihat dalam praktek perekonomian dan perpolitikan indonesia

saat ini yang tanpa sadar sudah mengekor pada sistem kapitalis-neoliberalis dan perpolitikan

yang bernapaskan individu bukan kolektifis.

Kedua, pedoman pelaksanaan semestinya kita tidak perlu mencontoh apa yang sudah di

lakukan oleh pemerintah orde baru yang berusaha membuat pedoman penghayatan dan

pengamalan pancasila (P4). Pedoman ini sangat diperlukan, apa tujuannya dan bagai mana

strategi mempunyai tujuan tersebut. Maka ia tidak ada pedoman pelaksanaan, maka setiap orang

berusaha membuat pedoman sendiri-sendiri sehingga terjadi absurditas (kebingungan).

Banyaknya kelemahan yang terjadi pada pelaksanaan P4 perlu dievaluasi untuk di perbaiki.

Contoh kelemahan utama dalam pelaksanaan P4 adalah beberapa pedoman tersebut bersifat

kaku, tertutup dan doktriner, hanya pemerintah yang berhak menerjemahkan dan menafsirkan

pancasila. Shingga tidak ada ruang yang cukup untuk diskusi dan terbentuknya konsep-konsep

baru. Kelemahan tersebut harus diperbaiki tidak kemudian dibuang sama sekali.

Ketiga, perlunya lembaga yang bertugas mengawal pelaksanaan pancasila. Lembaga ini

bertugas antara lain memfasilitasi aktivitas-aktivitas yang berjuang untuk mensosialisasikan

pancasila. Membuka ruang-ruang dialog agar tumbuh kesadaran berpancasila baik kalangan elit

politik, pres, anggota legislatif, eksekutuif, yudikatif, dan masyarakat luas. Yang tidak kalah

penting adalah ikut memberi masukan kepada lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan

tugas dan membuat kewajiban serta ikut mengevaluasi setiap kebijakan yang dilakuakan agar

terjamin tidak bertentangan dengan pancasila.

Pelaksanaan hak kewajiban negara dan warga negara dalam negara pancasila adalah

sebagaimana yang tercantum dalam UUD1945 seperti tergambar dalam klarifikasi diatas. Namun

demikian, selain melihat klarifikasi tersebut perlu juga memahami konsep, prinsip dan nilai

pancasila dalam pelaksanaan hak asasi manusia.

Penjelasan dibawah ini akan memberikan gambaran tentang konsep, prinsip dan nilai

pancasila dalam kehidupan bernegara yang ditulis oleh lembaga pengkajian dan pengembangan

kehidupan bernegara (2005: 93-94)



a. Manusia adalah makhluk tuhan yang maha Esa, berperan sebagai pengelola

dan pemelihara alam secara seimbang dan serasi dalam keimanan dan

ketakwaan.



b. Pancasila memandang bahwa hak asasi dan kewajiban asasi manusia

bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, nilai budaya bangsa serta

pengalaman kehidupan politik nasional.

c. Hak asasi manusia meliputi hak hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan

diri, hak keadilan, hak kemerdekan, hak berkomunikasi, hak keamanan hak

kesejaheraan yang tidak boleh dirampas atau diabaikan oleh siapa pun.

d. Perumusan hak asasi manusia berdasarkan pancasila dilandaskan oleh

pemahaman bahwa kehidupan manusia tidak terlepas dari hubungan dengan

tuhan, sesama manusia, dan lingkungan.

e. Bangsa indonesia menyadari, mengakui, menghormati dan menjamin hak

asasi orang lain sebagai suatu kewajiban.

f. Negara kesatuan republik indonesia mempunyai hak asasi yang harus

dihormati dan ditaati oleh setiap orang/warga negara.

g. Bangsa dan negara indonesia sebagai anggota perserikatan bangsa-bangsa

mempunyai tanggung jawab dan kewajiban menghormati ketentuan Deklarasi

Universal Hak Asasi Mnusia tahun 1948 dengan semua instrumen yang

terkait, sepanjang tidak bertentangan dengan pancasila.



BAB III

PENUTUP



A.  Kesimpulan

Dari hasil makalah ini, tim penulis dapat menarik beberapa kesimpulan berkaitan dengan

Hak dan Kewajiban Warga Negara, di antaranya:

1.      Hak adalah sesuatu yang pantas dimiliki atau didapatkan sejak manusia dalam kandungan,

kewajiban adalah sesuatu yang harus, wajib dilakukan sebagai tuntutan manusia untuk

mendapatkan haknya, warga negara adalah penduduk yang tercatat secara hukum tinggal

menempati suatu negara serta taat dan tunduk kepada negara tersebut.

2.      Hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain karena

sebagai suatu ikatan yang sama -  sama harus dijalankan sekaligus didapatkan.

3.      Negara Indonesia mengatur hak dan kewajiban Warga Negaranya dalam pasal – pasal

UUD 1945 dari pasal 27 – 31, serta aturan pengembangannya ditetapkan dalam berbagai undang

– undang.

4.      Pelaksanaan hak dan kewajiban di Negara Indonesia masih belum maksimal serta perlu

diadakan pengertian serta pemahaman terus – menerus kepada masyarakat terkait pelaksanaan

hak dan kewajiban sebagai Warga Negara yang baik dan bermoral.

B. Saran

Dari kesimpulan yang didapat serta hasil makalah, tim penulis ingin menyampaikan

beberapa saran kepada beberapa pihak terkait dengan hak dan kewajiban Warga Negara

Indonesia, yaitu:

1.      Untuk para pemuda Indonesia, diharapkan pemuda Indonesia dapat semakin memiliki rasa

tanggung jawab serta sadar akan hak dan kewajibannya sebagai Warga Negara Indonesia,

sehingga ketika kelak memimpin Negara Indonesia para pemuda dapat memajukan Bangsa dan

Negara tanpa ada penyelewengan maupun pemenuhan hak pribadi saja tanpa memikirkan

keadaan masyarakat umum.



2.      Untuk pemerintah, diharapkan pemerintah masa kini dapat semakin menjadi contoh yang

baik sekaligus dapat mengambil kebijakan – kebijakan yang tepat guna meningkatkan kesadaran

masyarakat Indonesia akan hak dan kewajibannya sebagai Warga Negara Indonesia.

3.      Untuk masyarakat, diharapkan masyarakat dapat semakin aktif ambil bagian dalam

membangun kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh masyarakat sebagai Warga Negara

Indonesia yang baik.



DAFTAR PUSTAKA



Zubaidi Ahmad,2012.Pendidikan Kewarganegaraan.Yogyakarta.PENERBIT PARADIGMA

Ubaedillah,2014.Pancasila.Jakarta.PRENADAMEDIA GROUP

http://innarahmaani.blogspot.co.id/2014/03/hubungan-hak-dan-kewajiban-warga-negara.html

https://nurulhaj19.wordpress.com/hak-dan-kewajiban-warga-negara-indonesia/

Untuk Mendapatkan Update Berita TERBARU
Follow Kami Juga Di :

Facebook Klik : UPDATE INFO
Instagram Klik : UPDATE INFOO
Telegram Klik : UPDATE INFOO OFFICIAL
Twitter Klik : UPDATE INFOO

Budayakan Membaca Agar Kenali Fakta
Terima Kasih

0 Response to "MAKALAH PKN"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel