KPU Soal Usulan Penundaan Pilkada 2020: Ada di Pemerintah dan DPR

Updateinfoo.com - Komnas HAM mengusulkan agar tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ditunda. Usulan itu setelah melihat kasus Covid-19 di Tanah Air terus meningkat ditambah pula sebanyak 63 pasangan calon kepala daerah terkonfirmasi positif Covid-19

Menanggapi usulan Komnas HAM, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Evi Novida Ginting, menegaskan keputusan akhir pilkada tetap berlangsung atau tidak selama pandemi ini ada di tangan pemerintah dan DPR.

"Soal penundaan ada pada pemerintah dan DPR. Tetapi sampai saat ini untuk tahapan masih bisa diselenggarakan," jelas Evi saat dihubungi merdeka.com, Senin (14/9).

Evi mengatakan, sejauh ini KPU masih tetap akan menyelenggarakan pilkada sesuai dengan rencana termasuk tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan sesuai protokol kesehatan Covid-19.

"KPU tetap dalam jadwal dan tahapan yang sudah ditetapkan dengan penerapan protokol kesehatan yang sudah diatur," jelasnya.

Perlu diketahui, apabila tahapan pelaksanaan Pilkada tak ada perubahan maupun penundaan, maka jadwal proses tahapan akan berlangsung sampai akhir Desember, dari pemungutan hingga rekapitulasi perolehan suara.

Selain itu, Evi juga menjelaskan langkah KPU terkait 63 bakal calon peserta pemilihan kepala daerah (pilkada) yang terkonfirmasi positif Covid-19 akan tetap ditunggu sampai dinyatakan sembuh untuk dilakukan tahapan pemeriksaan kesehatan.

"Mereka hanya ditunda pemeriksaan kesehatannya sampai hasil pemeriksaan swabnya negatif. Untuk bisa dilaksanakan tahapan pemeriksaan kesehatannya," kata Evi.

Komnas Ham Usul Tunda Pilkada 2020

Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengusulkan agar pelaksanaan tahapan Pilkada serentak ditunda untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang hingga sekarang dinilai belum terkendali. Sudah lebih dari 210.000 kasus Covid-19 terjadi di Indonesia dengan korban jiwa lebih dari 8.500 jiwa.

Tidak kurang 110 dokter dan sekitar 70 paramedik meninggal dalam tugas merawat pasien Covid-19 atau berkaitan dengan virus Corona baru ini. Jumlah kasus harian juga cenderung semakin meningkat, di mana jumlah tertinggi terjadi Kamis (10/9), yaitu di atas 3.800 kasus baru.

"KPU, pemerintah dan DPR untuk melakukan penundaan pelaksanaan tahapan pilkada lanjutan sampai situasi kondisi penyebaran Covid-19 berakhir atau minimal mampu dikendalikan berdasarkan data epidemologi yang dipercaya," ujar Ketua Tim Pemantau Pilkada 2020 Komnas HAM, Hairansyah, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (12/9).

Komnas HAM menilai belum terkendalinya Covid-19 membuat penundaan tahapan pilkada memiliki landasan yuridis yang kuat karena dikhawatirkan pelaksanaan tahapan selanjutnya akan membuat penyebaran Covid-19 semakin tidak terkendali.

Sedangkan dari segi HAM, potensi nyata penyebaran Covid-19 dalam setiap tahapan pilkada berpotensi menimbulkan pelanggaran hak untuk hidup, hak atas kesehatan dan hak atas rasa aman.

Penundaan ini juga seiring dengan kebijakan yang dikeluarkan PBB, yakni pemilu yang dilakukan secara periodik, bebas dan adil tetap menjadi suatu hal yang penting, tetapi harus lebih memperhatikan kesehatan dan keamanan publik dengan menimbang pada keadaan darurat yang terjadi saat ini. 

Sumber: Merdeka.com

Untuk Mendapatkan Update Berita TERBARU
Follow Kami Juga Di :

Facebook Klik : UPDATE INFO
Instagram Klik : UPDATE INFOO
Telegram Klik : UPDATE INFOO OFFICIAL
Twitter Klik : UPDATE INFOO

Budayakan Membaca Agar Kenali Fakta
Terima Kasih

0 Response to "KPU Soal Usulan Penundaan Pilkada 2020: Ada di Pemerintah dan DPR"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel