Jimly Sebut Polemik PSBB DKI Munculkan Persepsi Saling Jegal untuk Pilpres 2024

Updateinfoo.com - Anggota DPD RI, Jimly Asshiddiqie menyoroti soal perbedaan pendapat antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya Pemprov DKI Jakarta dalam menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Dia mengatakan, seharusnya para menteri tidak mengelurkan pernyataan yang berbeda.

"Untuk pelajaran ke depan, baiknya menteri-menteri dan pejabat pusat jangan lagi buat statemen asal beda dengan gubernur, terutama DKI. Seolah benarkan persepsi terjadinya jegal-jegalan untuk Pilpres 2024," kata Jimly dalam akun Twitter-nya, Sabtu (12/9).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut heran lantaran pemerintah pusat seakan-akan beroposisi dengan Pemda. Dia juga meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluruskan terkait perbedaan tersebut.

"Pemerintah pusat kok beroposisi ke Pemda. Aneh, lucu dan bahaya. Baiknya Presiden luruskan dan Pemda juga tahu posisi sebagai subsistem," jelas Jimly.

Jimly juga mengatakan kepemimpinan organisasi besar harus berkenaan dengan empat sistem. Yaitu bangun dan tata sistem dengan darurat, kedua gerakan berfungsi dalam praktik, ketiga tegakan dengan adil. Terakhir kata Jimly, jadikan sebagai contoh tentang berfungsinya sistem aturan dengan ketulusan.

Sebab itu kata Jimly, untuk menghasilkan kesinambungan dan keberlanjutan model kepemimpinan yang dibutuhkan modal dan transformational leadership, bukan hanya sibuk mengambil keuntungan.

"Bukan yang sekedar transaksional, yang cuma sibuk ambil keuntungan sendiri dan merasa cukup dengan banyak berkata-kata dan terlihat sibuk bekerja," ungkap Jimly.

Sebelumnya, Anies Baswedan memutuskan untuk kembali menerapkan pelaksanaan PSBB di Ibu Kota mulai Senin (14/9). Hal tersebut dilakukan guna mencegah penyebaran virus Covid-19 yang semakin tinggi.

Keputusan Anies tersebut, rupanya mendapat berbagai reaksi dari para menteri kabinet Indonesia Maju. Mengingat, upaya pemerintah untuk melakukan pemulihan ekonomi tidak bisa berjalan, jika DKI Jakarta dilakukan PSBB ketat.

Menteri Perdagangan, Agus Supramanto meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menghalangi jalur distribusi saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sebab, jika jalur distribusi terganggu maka akan berdampak pada suplai chain atau rantai pasok.

"Setiap wilayah yang memberlakukan PSBB harus memberikan kelancaran jalur-jalur distribusi termasuk logistik supaya usaha dan perekonomian tetap berjalan," kata dia dalam diskusi virtual di Jakarta, Kamis (10/9).

Dia mengatakan, hampir 50 persen produk domestik bruto (PDB) Indonesia berasal dari sektor konsumsi. Oleh karenanya, jika distribusi tidak lancar maka akan berdampak pula terhadap PDB.

"PSBB ini memang membatasi ruang gerak kita. Namun demikian ini ada aktivitas yang masih boleh dibuka yaitu berkaitan kesehatan, kemudian khususnya bahan pangan, makanan dan minuman. Ini ritel-ritel tetap buka tetapi tidak bisa melayani pengunjung," kata dia.

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, kebijakan PSBB dilakukan Pemprov DKI secara otomatis akan mempengaruhi kinerja industri manufaktur Tanah Air. Apalagi, belakangan bulan ini kinerja industri manufaktur tengah mengalami perbaikan sejak dibukanya PSBB.

"DKI kembali PSBB ketat ini tentu sedikit banyak akan kembali pengaruhi kinerja industri manufaktur di Indonesia," kata dia.

Dia menambahkan, jika kebijakan PSBB ketat diikuti oleh daerah lainnya maka dampak besar akan lebih berasa bagi industri. Namun demikian, perlu ditekankan di sini adalah bagaimana faktor kesehatan menjadi perhatian pemerintah pusat maupun daerah.

"Tapi yang perlu disampaikan bahwa bagi pemerintah kesehatan masyarakat suatu hal yang tidak bisa ditawar," tandas dia.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, meski akan diberlakukan kembali PSBB pihaknya tetap akan mengizinkan sebanyak 50 persen pekerja di kantoran beroprasi. Sementara sisanya tetap bekerja dari rumah.

"Kami sudah menyampaikan bahwa sebagian besar kegiatan perkantoran melalui fleksibel working hours. Sekitar 50 persen di rumah, dan 50 persen di kantor, dan 11 sektor tetap dibuka," kata dia.

Airlangga menyebut, DKI Jakarta sebenarnya telah menerapkan PSBB penuh selama Maret April Juni lalu, kemudian menerapkan PSBB transisi mulai Juli hingga awal September ini. Namun karena terjadi peningkatan kasus covid-19, DKI Jakarta berencana kembali menerapkan PSBB penuh.

Mantan Menteri Perindustrian itu juga meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengevaluasi kembali dihentikannya kebijakan ganjil genap selama massa pandemi Covid-19. Sebab, sebagian besar kasus Covid-19 di DKI Jakarta berasal dari transportasi umum.

"Sehingga tentu beberapa hal termasuk beberapa kebijakan yang perlu dievaluasi termasuk terkait dengan ganjil genap jadi ini yang kemarin kami sudah sampaikan kepada Gubernur DKI," jelas dia.

Sumber: Merdeka.com

Untuk Mendapatkan Update Berita TERBARU
Follow Kami Juga Di :

Facebook Klik : UPDATE INFO
Instagram Klik : UPDATE INFOO
Telegram Klik : UPDATE INFOO OFFICIAL
Twitter Klik : UPDATE INFOO

Budayakan Membaca Agar Kenali Fakta
Terima Kasih

0 Response to "Jimly Sebut Polemik PSBB DKI Munculkan Persepsi Saling Jegal untuk Pilpres 2024"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel