yuk Mari Mengukur Kerja Pemerintah Menangani Covid-19 dalam 6 Bulan Terakhir

Updateinfoo.com - Kasus Covid-19 terhitung sudah hampir enam bulan masuk ke Indonesia sejak pertama kali ditemukan bulan Maret lalu. Berbagai lembaga survei menggelar riset terkait kepuasaan masyarakat dengan pemerintah dalam menangani kasus Covid-19. Survei ini menjadi bahan evaluasi serta melihat bagaimana respons publik terhadap penanganan Covid-19.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia (UI) Roy Valiant Salomo, menjelaskan ada dua metode evaluasi. Pertama berdasarkan opini dari publik dengan menanyakan kepuasaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Ada juga metode lain yakni melihat rencana kerja pemerintah dalam menangani Covid-19.

"Dalam rencana penanganan Covid-19 kan ada rencana kerja dan di dalamnya ada program, misalnya program pencegahan yang tentu di breakdown dalam rincian, apa saja kegiatannya seperti bagi masker dan kampanye lalu anggaranya berapa. Yang penting itu targetnya apa, bulanan atau tahunan, itu bisa dievaluasi apakah targetnya tercapai tidak dengan kegiatan yang sudah diterapkan, pelaksanaanya, penggunaan dananya, nah itu evaluasi yang langsung masuk ke pemerintah,” jelas Roy melalui pesan suara kepada merdeka, Rabu (2/9).

Roy menambahkan pemerintah memiliki Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan di bagian paling akhir terdapat laporan akuntabilitas kinerja yang sifatnya setahun sekali.

"Laporan itu nantinya akan dievaluasi dan datanya dianalisis BPKB, itu sistem makro di Indonesia. Seharusnya setiap unit pemerintah yang punya rencana harus mengevaluasi dirinya sendiri setiap bulan tiga bulan, enam bulan, setahun. Nah, ini bagian lemah dalam pemerintah," katanya

Sayangnya, evaluasi seperti ini jarang dilakukan dalam periode tiga bulan. Dia melihat laporan seperti ini terkadang hanya seperti formalitas belaka, pembuatan laporan tidak pernah dibicarakan dan tidak menjadi feedback bagi pemerintah. 

Kinerja Pemerintah Daerah Atasi Pandemi

Sejumlah pemerintah daerah dianggap berkinerja baik dalam menangani Covid-19. Misalnya, DI Yogyakarta, Bangka Belitung. Aceh, Sumatera Barat, dan Gorontalo. Parameternya tren Covid-19 dari Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

“Engga banyak seperti ini, mayoritas buat laporan karena memang harus, tidak fungsional. Fungsi evaluasi tidak betul betul dijalankan dengan serius,” ujarnya.

Meski begitu, masih banyak PR yang harus dikerjakan pemerintah. Hal tersebut bisa dilihat dari angka penyebaran Covid-19 yang meningkat belakangan ini. Penerapan PSBB Transisi di Jakarta misalnya.

Ahli Epidemiologi atau virus Universitas Indonesia, Syahrizal Syarif menerangkan, Pemprov DKI seharusnya melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PSBB Transisi berdasarkan tren terkini kasus Covid-19. Sebab, menurutnya, kebijakan tersebut tidak terlihat berdampak pada pengurangan kasus.

"Itu dari sisi output jelas sepintas apa yang dilakukan tidak berdampak terhadap upaya pengurangan wabah. Dari sisi apa yang dilakukan seharusnya misalnya PSBB transisi kan bukan langkah yang ideal tapi esensial karena ada delapan sektor yang masih dilonggarkan. Evaluasi dan monitoring yang ketat, jangan buat kebijakan aja tapi enggak dipantau," papar dia.

Belum lagi persoalan tracing dan tracking orang-orang yang kontak erat dengan pasien Covid-19. Menurutnya, saat ini Indonesia baru mampu mentracing sesuai anjuran dari WHO. 

Pencegahan Harus Jadi Prioritas

Di luar aspek penanganan, Syahrizal mengingatkan pemerintah soal pentingnya menerapkan protokol kesehatan. Dia meminta pemerintah lebih proaktif dan masif mengkampanyekan protokol kesehatan plus sanksi bagi mereka yang melanggar agar timbul efek jera.

"Yang paling penting jaga jarak dan pakai masker. Pemerintah juga harus memastikan bahwa semua masyarakat punya masker. Pemerintah harus menggencarkan kampanye besar-besaran ada baiknya melibatkan tokoh masyarakat, tokoh milenial, artis, influencer. Ketiga, denda masker enggak bikin orang jera. Banyak yang kena denda tapi kan enggak jera, artinya jumlah dendanya masih terlalu kecil," terang dia.

Atas meningkatnya kasus Covid-19 beberapa hari terakhir, dapat disimpulkan pemerintah belum berhasil mengerem laju penyebaran Covid-19. Pemerintah, menurutnya, kini sangat berharap pada vaksin Covid-19 sembari membangun kesadaran masyarakat menerapkan protokol kesehatan.

"Mudah-mudahan cara yang paling mujarab ini dengan vaksin. Disamping itu tetap kampanye kan aturan social distancing, 3M. Ini juga jadi PR pemerintah, selain buat aturan, penegakannya juga harus kuat enggak bisa sekadar kasih nasihat dan sanksi dibikin keras biar kapok. Bukan cuma pemerintah, kesadaran masyarakatnya juga masih belum bagus," tutup Roy.

Sumber: Merdeka.com

Untuk Mendapatkan Update Berita TERBARU
Follow Kami Juga Di :

Facebook Klik : UPDATE INFO
Instagram Klik : UPDATE INFOO
Telegram Klik : UPDATE INFOO OFFICIAL
Twitter Klik : UPDATE INFOO

Budayakan Membaca Agar Kenali Fakta
Terima Kasih

0 Response to "yuk Mari Mengukur Kerja Pemerintah Menangani Covid-19 dalam 6 Bulan Terakhir"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel