Suara Kepsek di Jakarta soal PPDB Jalur Zonasi yang Jadi Polemik

Siswa mengisi formulir Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara daring melalui gawainya di SMAN 1 Warunggunung, Lebak, Banten, Selasa (9/6/2020). Pusat informasi PPDB online SMA tetap melayani konsultasi keluhan pendaftaran secara tatap muka serta memberikan fasilitas berupa jaringan internet gratis untuk calon siswa yang akan mendaftar secara daring karena sulitnya akses sinyal di daerah. ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas/foc.

UpdateInfoo.com  -   Penerimaan peserta didik baru (PPDB) DKI Jakarta jalur zonasi sempat menuai kontroversi di masyarakat. Sejumlah orang tua murid kerap memprotes adanya syarat usia yang menjadi prioritas dalam PPDB jalur zonasi.

Beberapa kepala sekolah (kepsek) di Ibu Kota pun turut menanggapi polemik PPDB tersebut. Kepala SMP Negeri 19 Jakarta, Setiabudi, mengatakan sekolahnya hanya berpedoman pada Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 501 tentang Petunjuk Teknis PPDB 2020/2021.

"Kami sebagai pelaksana kegiatan penerimaan siswa baru, ya, berpedoman dengan juknis itu. Jadi tidak ada kaitannya. Karena memang kami sih sudah sampaikan sosialisasi di sekolah," kata Setiabudi saat dihubungi Kamis (2/7/2020).

Setiabudi mengatakan juknis tersebut telah mengakomodasi banyak jalur lainnya, seperti jalur afirmasi, zonasi, prestasi, hingga inklusi. Para siswa pun, kata Setiabudi, masih dapat masuk ke sekolahnya dengan menggunakan jalur prestasi.

"Karena memang di dalam pelaksanaan juknis itu sudah diakomodir semuanya, ya ada inklusi, semuanya ada gitu. Hanya kan mungkin karena melihatnya dengan zonasi dan afirmasi seperti itu (ada syarat usia), padahal sebenarnya sama saja kalau tahun lalu dengan nilai, sekarang dengan usia gitu. Sebenarnya sih nggak begitu terlalu dipermasalahkan sebenarnya, karena ada jalur prestasi. Jadi anak-anak yang pintar bisa masuk melalui jalur prestasi," ujar Setiabudi.

Selain itu, Setiabudi mengatakan Dinas Pendidikan DKI juga telah melakukan sosialiasi terkait adanya jalur zonasi 'Bina RW' ke sekolahnya. Dia mengungkapkan, sekolahnya siap menerapkan jalur tersebut sesuai petunjuk teknis (juknis) yang ada.

"Yang jelas bahwa dalam menambahkan itu kami siap untuk menerima itu. Jadi artinya bahwa kami sebagai pelaksana dalam pelaksanaan PPDB dalam juknis yang ada seperti itu ya kita laksanakan," tutur Setiabudi.

Hal senada disampaikan Kepala SMAN 3 Jakarta, Adriansyah, mengatakan setiap kebijakan terkait PPDB yang telah dibuat memiliki tujuan untuk masyarakat. Menurutnya, tujuan itu tidak langsung terlihat sekarang, namun nanti di masa depan.

"Saya kira maksud saya begini, secara umum ada tujuannya mungkin. Mungkin nggak sekarang, untuk kepentingan ke depan ya. Masa-masa... anak yang nggak tertampung atau putus sekolah. Nah, saya kira sih itu, saya kira setiap regulasi itu ada tujuan menurut pandangan saya kayak gitu. Ya tujuannya memang untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan pendidikan dengan latar belakang yang berbeda-beda," ujar Adriansyah saat dihubungi secara terpisah.

Selain itu, Adriansyah mengungkapkan tidak masalah dengan adanya penambahan jalur zonasi 'Bina RW'. Menurutnya tambahan jalur tersebut merupakan salah satu solusi dari polemik PPDB saat ini.

Terlebih, Adriansyah mengatakan sekolah negeri memiliki keterbatasan menampung siswa. Sementara banyak siswa berkeinginan masuk ke sekolah negeri.

"Ya kalau itu dalam rangka mencari solusi, tidak ada permasalahan. Ini kan kita dihadapkan kepada fakta ya khususnya memang keterbatasan pemerintah, (sekolah) negeri sehingga kita jangan berpikir swasta negeri jangan didikotomikan, jangan dipisahkan. Semuanya saling bahu membahu. Dan swasta kan faktanya lebih banyak dari negeri sebenarnya," ucap Adriansyah.

"Nah konteksnya akhirnya kan animo ke negeri kan besar. Nah akhirnya di sini ada permasalahan bagaimana sekuat tenaga pemangku kepentingan untuk mengakomodir kebutuhan tersebut. Itu artinya... saya sih secara pribadi (melihatnya) dalam rangka mencari solusi," sambungnya.

Seperti diketahui, PPDB DKI jalur zonasi mendapat protes dari sejumlah orang tua karena mengutamakan syarat usia. Sebab, siswa dengan usia lebih tua punya kans lebih besar untuk diterima.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta kemudian menambah kuota siswa di setiap sekolah guna mengakomodasi tingginya minat masyarakat masuk ke sekolah negeri. Penambahan tersebut dinamakan jalur zonasi 'Bina RW'.

"Setelah kami berkoordinasi, dan kami juga mengakomodir tingginya minat masyarakat untuk sekolah negeri di mana ada siswa berada dengan 1 RW dengan sekolahnya belum dapat diterima. Maka hari ini kami mengumumkan, bahwa Pemprov DKI Jakarta membuka jalur yang namanya jalur zonasi untuk bina RW sekolah, tentunya dengan kami tambahkan kuota untuk menaikkan rasio di setiap kelasnya dari 36 menjadi 40," ujar Kadisdik DKI Nahdiana dalam diskusi telekonferensi, Selasa (30/6). (dtk)

Untuk Mendapatkan Update Berita TERBARU
Follow Kami Juga Di :

Facebook Klik : UPDATE INFO
Instagram Klik : UPDATE INFOO
Telegram Klik : UPDATE INFOO OFFICIAL
Twitter Klik : UPDATE INFOO

Budayakan Membaca Agar Kenali Fakta
Terima Kasih

0 Response to "Suara Kepsek di Jakarta soal PPDB Jalur Zonasi yang Jadi Polemik"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel