3 Catatan Kritis soal Rapid Test yang Dianggap Malah Jadi Bisnis

Satu orang reaktif hasil rapid test UTBK-SBMPTN UPI

UpdateInfoo.com -   Surat Edaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait batasan tarif rapid test antibodi untuk COVID-19 dengan biaya tertinggi hanya Rp 150 ribu mendapat kritikan dari sejumlah pihak. Tarif mahal dari rapid test selama ini dianggap ada yang memanfaatkan menjadi ladang bisnis.

Dirangkum detikcom, kritikan terkait rapid test yang dimanfaatkan menjadi bisnis itu datang dari Anggota Ombdusman Alvin Lie dan Pakar Epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono. Keduanya sepakat bahwa biaya rapid test atau tes PCR telah dikomersialkan oleh sejumlah pihak.

Alvin mengatakan seseorang yang telah melakukan rapid test tidak menjamin bahwa orang tersebut terbebas dari virus. Hal tersebut dikarenakan, rapid test antibodi ini tidak mendeteksi virus dalam tubuh seseorang.

"Ini juga membuktikan bahwa rapid test itu tidak mendeteksi apakah seseorang itu tertular Covid atau tidak, hanya test antibodi," kata Alvin kepada wartawan, Rabu (8/7/2020).

Berikut catatan kritis terkait rapid test:

Harga Rp 150 Ribu Tak Mencakup Biaya Pelayanan

Pandu mengatakan biaya Rp 150 ribu rapid test yang ditetapkan Kemenkes dinilai masih terbilang mahal. Menurutnya, harga itu hanya untuk menebus alat rapid testnya saja.

"Seharusnya di bawah Rp 100 ribu kalau perlu Rp 100 ribu aja. Itu juga masih terlalu mahal harga Indonesia, produk Indonesia cuma Rp 75 ribu kok harga jualnya," katanya.

Pandu mengatakan biaya Rp 150 ribu untuk sekali rapid test belum termasuk dengan biaya untuk membayar jasa pelayanan tenaga medisnya. Dia menyebut jika diakumulasikan untuk biaya rapid test tersebut bisa mencapai Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu.

"Nanti ada tambahan-tambahan lagi, Itu kan harga testnya aja. Ongkos petugasnya, layanannya? Jadi masih jalan untuk tetap mengkomersialkan. Nanti biaya cost totalnya itu bisa lebih mahal, seharusnya itu biaya layanan termasuk harga test tidak boleh lebih dari 150 ribu gitu, dipatok kayak gitu. Kalau cuma harga test segitu harga barangnya, itu kan harga produknya. Seolah-olah harga produknya, tapi kan orang ga beli produk, orang beli pelayanan," katanya.

"Jadi itu nanti bisa Rp 500 ribu juga, bisa Rp 300 ribu. Jadi jangan senang dulu, barangnya juga cuma Rp 75 ribu, kalau biaya pelayanan termasuk barang dan semuanya Rp 150 ribu, baru setuju," sambungnya.

Sedangkan Alvin mempertanyakan sanksi apa yang bisa diterapkan bagi pihak yang melanggar peraturan batas tarif tertinggi rapid test itu. Tak hanya itu, dia juga mendapat laporan dari sejumlah rumah sakit di daerah yang telah membeli alat rapid test sebelum ada penetapan harga dari Kemenkes.

"Saya juga mendapat laporan dari berbagai daerah bahwa rumah sakit-rumah sakit ini belinya kit rapid tes ini sudah di atas 200 ribu. Jadi bagaimana mereka? Mereka sudah terlanjur punya stok untuk itu, apakah uangnya dikembalikan atau bagaimana? Sebab di beberapa daerah ini rumah sakit-rumah sakit tidak punya pilihan belinya dari orang itu-itu saja, yang dikhawatirkan telah terjadi monopoli atau oligopoli," katanya. (dtk)

Untuk Mendapatkan Update Berita TERBARU
Follow Kami Juga Di :

Facebook Klik : UPDATE INFO
Instagram Klik : UPDATE INFOO
Telegram Klik : UPDATE INFOO OFFICIAL
Twitter Klik : UPDATE INFOO

Budayakan Membaca Agar Kenali Fakta
Terima Kasih

0 Response to "3 Catatan Kritis soal Rapid Test yang Dianggap Malah Jadi Bisnis"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel