PKB soal PA 212 Minta Sidang MPR Berhentikan Jokowi: Jauh Panggang dari Api

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid

UpdateInfoo.com -   Persaudaraan Alumni (PA) 212 mendesak MPR agar menggelar sidang istimewa untuk memberhentikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam aksi penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang merupakan usulan DPR. PKB meminta PA 212 untuk tidak memanasi rakyat di masa pandemi virus Corona (COVID-19).

"Itu jauh panggang dari api, tolong jangan kipas kipasi suasana rakyat yang sedang susah akibat COVID-19," kata Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid, kepada wartawan, Rabu (24/6/2020).

"Jangan ganggu Pak Jokowi yang sedang fokus berjuang melawan COVID-19 dan dampak buruknya, tantangannya sangat berat," lanjut Wakil Ketua MPR ini.

Jazilul mengajak seluruh pihak lebih baik menjaga stabilitas politik di masa pandemi ini. Dengan begitu, kondisi keamanan dan ekonomi tidak akan terpuruk.

"MPR akan terus menjaga kontitusi dan kesatuan dan persatuan dalam keragaman. Mari kita jaga bersama stabilitas politik dan keamanan agar ekonomi dan masyarakat tidak makin terpuruk," ujarnya.

Desakan itu merupakan tuntutan aksi dari PA 212 yang digelar Rabu (24/6) siang di depan Gedung DPR. Tuntutan tersebut dibacakan oleh Ketua Pelaksana Pergerakan Aksi PA 212 dkk Edy Mulyadi dalam orasinya. Ada 4 tuntutan yang dibacakannya.

"Kita minta mendesak agar MPR menggelar sidang istimewa untuk memberhentikan Presiden Jokowi," kata Edy dalam orasinya.

Edy menuntut MPR menggelar sidang istimewa untuk menurunkan Jokowi. Dia menilai pemerintahan Jokowi membuka ruang yang besar bagi bangkitnya PKI.

"Kita mendesak sidang umum MPR untuk memberhentikan Jokowi sebagai presiden yang memberikan peluang yang besar bagi bangkitnya PKI dan Neo-Komunisme," tuturnya.

Sebelumnya, pemerintah sudah meminta penundaan pembahasan RUU HIP. Pemerintah menjelaskan saat ini fokus yang harus diselesaikan adalah penanganan virus Corona.

"Di sini kita kembalikan ke nomokrasi dulu bahwa prosedurnya ada di lembaga legislatif tentang RUU HIP itu. Saya kira kita tunggu saja perkembangannya itu, akan ada proses-proses politik lebih lanjut yang akan menentukan nasib RUU HIP," kata Menko Polhukam Mahfud Md di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (23/6/2020).

Mahfud mengatakan bahwa RUU HIP merupakan usulan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemerintah tidak bisa mencabut usulan RUU HIP.

"Masalah proseduralnya supaya diingat bahwa RUU itu adalah usulan dari DPR. Sehingga keliru kalau ada orang mengatakan kok pemerintah tidak mencabut. Ya tidak bisa dong kita mencabut usulan UU. Itu kan DPR yang usulkan. Kita kembalikan ke sana masuk ke proses legislasi di lembaga legislatif. Untuk itu kita kembalikan ke sana, tolong dibahas ulang," ujar Mahfud. (dtk)

Untuk Mendapatkan Update Berita TERBARU
Follow Kami Juga Di :

Facebook Klik : UPDATE INFO
Instagram Klik : UPDATE INFOO
Telegram Klik : UPDATE INFOO OFFICIAL
Twitter Klik : UPDATE INFOO

Budayakan Membaca Agar Kenali Fakta
Terima Kasih

0 Response to "PKB soal PA 212 Minta Sidang MPR Berhentikan Jokowi: Jauh Panggang dari Api"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel