Motor Kena Ganjil Genap Saat PSBB Dikritik, Dishub DKI: Jadi Bahan Evaluasi

Sejumlah pengendara motor nekat lawan arah di kawasan Tanjung Barat, Jakarta. Tak sedikit pemotor yang nekat lawan arah demi persingkat waktu tempuh perjalanan.

UpdateInfoo.com -  Kebijakan sepeda motor dikenakan ganjil-genap saat masa PSBB transisi oleh Pemprov DKI Jakarta menuai kritik dari sejumlah pihak. Dishub Pemprov DKI Jakarta mengatakan akan menerima segala masukan terkait motor kena ganjil-genap untuk bahan evaluasi.

"Tentunya semuanya masuk menjadi bahan evaluasi," kata Kadishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo, saat dihubungi, Sabtu (6/6/2020).

Kebijakan motor dikenakan ganjil-genap memang belum dilaksanakan saat ini. Evaluasi terkait kebijakan itu dilakukan secara menyeluruh dalam sepekan ini.

"Terkait pembatasan lalu lintas dengan ganjil-genap selama seminggu ke depan pada masa transisi ini, ini kami akan melakukan evaluasi. Tentunya evaluasinya akan komprehensif dan dari evaluasi itu, itu akan ditentukan langkah ke depan pola dan implementasi ganjil-genap seperti apa. Termasuk dengan roda dua," ujar Syafrin.

"Perlu dipahami bahwa penerapan pembatasan lalu lintas ini tujuannya adalah untuk mengefektifkan masa transisi pada pelaksanaan PSBB ini, sehingga kita semua mampu menekan, menurunkan, angka positif COVID-19 untuk masuk ke tatanan kehidupan new normal," sambungnya.

Memasukkan motor dalam kebijakan ganjil-genap dikhawatirkan akan membuat penumpukan penumpang pada transportasi massal. Mengenai hal itu, Syafrin mengatakan kebijakan ganjil-genap motor tidak langsung dilaksanakan namun menunggu evaluasi dari segala aspek.

"Makanya kenapa dari Pak Gubernur arahannya setelah terbit Pergub 51 Tahun 2020 tidak langsung diimplementasikan, masa transisi ini kita akan lihat pola-pola traffic-nya seperti apa, kemudian layanan angkutan umumnya bagaimana jadi banyak aspek kami akan tinjau dan harapannya setelah seminggu kita sudah mendapatkan gambaran ideal pada masa transisi ini, pola pengendalian lalu lintasnya seperti apa," imbuhnya.

Sebelumnya, Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta meminta kebijakan ganjil-genap selama PSBB transisi untuk sepeda motor direvisi Pemprov DKI Jakarta. Sebab, kebijakan ini dinilai menyulitkan warga yang bekerja di lapangan.

"NasDem memandang pembatasan ganjil-genap untuk sepeda motor perlu direvisi, karena pengguna sepeda motor banyak dari pekerja lapangan itu akan menyulitkan orang kecil," kata Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Wibi Andrino kepada wartawan, Sabtu (6/6).

NasDem menilai dampak kebijakan motor kena ganjil-genap adalah meningkatnya jumlah penumpang di sektor transportasi massal. Penumpukan ini dinilai bahaya untuk kesehatan warga.

"Untuk kembali bergerak mengais rezeki, cukup fokus dalam protokol kesehatannya saja. Kekhawatiran kami, NasDem, akan terjadi penumpukan di transportasi massal. Dan itu berbahaya," ujar Wibi.

Sedangkan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Misan Samsuri menilai kebijakan ganjil-genap di masa transisi PSBB over protektif. Misan menilai efek ekonomi akibat pandemi virus Corona sangat tinggi, sehingga kebijakan harus memperhatikan sektor ekonomi.

"Hemat saya, kebijakan ini over protektif. Kebijakan harus memperhatikan kondisi kekinian Jakarta, terutama masalah ekonomi," kata Misan kepada wartawan, Sabtu (6/6). (dtk)

Untuk Mendapatkan Update Berita TERBARU
Follow Kami Juga Di :

Facebook Klik : UPDATE INFO
Instagram Klik : UPDATE INFOO
Telegram Klik : UPDATE INFOO OFFICIAL
Twitter Klik : UPDATE INFOO

Budayakan Membaca Agar Kenali Fakta
Terima Kasih

0 Response to "Motor Kena Ganjil Genap Saat PSBB Dikritik, Dishub DKI: Jadi Bahan Evaluasi"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel